PKB Pertanyakan Kepentingan Dibalik Reklamasi
PKB Pertanyakan Kepentingan Dibalik Reklamasi
PKBNews - ARGUMENTASI reklamasi vital untuk memperluas dan menambah hunian penduduk Jakarta sulit diterima akal sehat. Pasalnya, Jakarta masih relatif aman untuk dijadikan wilayah hunian.
"Argumentasi reklamasi adalah vital untuk Jakarta sudah terlalu padat sama sekali tidak bisa diterima," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dita Sari, Jumat (13/10/2017).
Menurut Dita, justru mempertanyakan kepentingan di balik pembangunan pulau Reklamasi. Sebab, jika dibandingkan kepadatan di kota Paris (400 jiwa/ha) dan Kopenhagen (600 jiwa/ha), Jakarta relatif masih lumayan yaitu 150 jiwa/ha.
"Jika persoalan adalah kepadatan ini tidak didukung dengan penambahan kepadatan lantai terbangun dan infrastruktur pendukung di dalam Jakarta, mengapa bukan kepadatan lantai dan infrastruktur publik saja yang fokus dibangun? Mengapa malah "mlipir" ke laut pantura untuk menambah lahan?," ujarnya.
Dita berkata, klaim bahwa reklamasi adalah untuk kepentingan umum juga sangat diragukan. Justru ia melihat reklamasi mengubah space yang tadinya milik bersama, menjadi milik pribadi pribadi.
"Swasta diperbolehkan mengokupasi ruang publik untuk kepentingan komersialnya, atas izin pemerintah. Jika proyek ini lalu menggusur dan menghancurkan piring nasi 17.000 nelayan, maka klaim soal kepentingan umum itu jadi omong kosong belaka," ucapnya.
Ia melihat reklamasi justru merusak eko sistem, "Pendangkalan pantai akibat pengerukan, misalnya, akan mengganggu aliran sungai. Air yang harusnya terbuang ke laut, malah bakal balik ke daratan akibat pantai melandai. Siapa yang menanggung resiko banjir ini? Ya warga sekitar." jelas dia.