Sekjen PKB: Tak Perlu Khawatirkan Putusan MK

Berita Utama
Sekjen PKB: Tak Perlu Khawatirkan Putusan MK

Jakarta - PUTUSAN Mahkamah Konstitusi terkait permohonan uji materi Pasal 245 Undang-undang (UU) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau UU MD3. Sebab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki komitmen kuat dalam melakukan pemberantasan korupsi. Sehingga proses hukum terhadap wakil rakyat pasti ditegakan.

"Tak perlu dikhawatirkan. Apalagi Jokowi kan punya niat kuat untuk berantas korupsi," kata Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H Abdul Kadir Karding, Senin (28/9/2015).

Apalagi, ungkap Sekjen, dalam putusannya MK memberi keterangan yang sangat jelas. Dimana, penegak hukum harus mendapat izin presiden jika ingin memerika anggota MPR, DPR dan DPD. Sementara itu, pemeriksaan terhadap anggota DPRD provinsi harus mendapat izin Mendagri, dan DPRD kabupaten/kota harus mendapat izin gubernur setempat.

"Putusan MK tentang aturan memeriksa anggota dewan sudah tepat. Dengan kewenangan yang besar, tiap anggota DPR tidak dapat disamakan dengan masyarakat biasa," katanya.

Sekjen menambahkan, UU buat dengan target agar tidak mudah dikriminalisasi. Namun, MK telah membuat keputusan, wajib bagi seluruh warga negara untuk menjalankannya. Karena itu, PKB tidak akan berupaya mengajukan gugatan ataupun keberatan atas putusan MK yang belakangan dikritisi sejumlah pihak tersebut.

"Putusan MK Itu sudah final. Paling bisa diperdebatkan. PKB tidak akan berupaya mengajukan gugatan," katanya.

DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
JL. Raden Saleh No 9 Jakarta Pusat 10430
Telp : 021-3145328 FAX : 021-3145329
Email :
MEDIA CENTER DPP PKB
Situs resmi Partai Kebangkitan Bangsa.
Jika ingin berpartisipasi, silakan
Kirim artikel / Foto ke email:
© 2016 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | All Rights Reserved.