Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa

Resolusi Pembangunan Ramah Lingkungan 2017

Opini
Resolusi Pembangunan Ramah Lingkungan 2017

Oleh: Billy Ariez

Mengawali tahun 2017, banyak harapan dan resolusi dicanangkan untuk perbaikan kehidupan dimasa-masa mendatang.Proyeksi-royeksi pembangunan ditancapkan dengan penuh optimisme. Tidak hanya lembaga-lembaga swasta, partai politik dan lembaga-lembaga publik juga mengawali target capaiannya dengan penuh optimisme.

Beragam bidang mendapatkan perhatian dan proyeksi. Mulai dari sektor ekonomi, politik bahkan sosial dan budaya. Tidak terkecuali yang berkaitan dengan upaya pembangunan dengan menggunakan pendekatan kebijakan yang ramah lingkungan (low carbon growth) dan adaptasi serta mitigasi terhadap perubahan iklim.

Di penghujung tahun 2016, konferensi para pihak (Conference of the Parties) ke-22 diselenggarakan di Marakesh, Maroko. Sebelumnya, pada 4 November 2016, Perjanjian Paris mulai berlaku setelah diratifikasi 100 dari 197 negara peserta.

Indonesia, menjadi salah satu negara yang meratifikasi perjanjian tersebut dan terdaftar per 31 Oktober 2016. Perjanjian Paris memiliki visi meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan bangsa lain di dunia secara timbal balik lebih efektif dan efisien.

Hal itu dilakukan mulai dari aksi pencegahan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan dukungan pendanaan, penggunaan inovasi teknologi, peningkatan kapasitas didukung mekanime transparansi serta tata kelola berkelanjutan.

Nur Masripatin, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, mengatakan, tahun lalu Indonesia sudah menyampaikan Intended Nationally Determinated Contributions (INDCs) dengan target penurunan emisi karbon 29%, atau 41% dengan bantuan luar pada 2030.

Nationally Determinated Contributions (NDC) sudah disusun dan di bawa ke COP Maroko dengan susunan penyumbang terbesar tetap sektor hutan dan lahan sebesar 17,32%-23 %, disusul energi 11-14%, limbah (waste) 0,38%-1% dan proses industri serta penggunaan produk (industrial process and product use ) 0,10%-0,11%.Kontribusi penurunan emisi dari 29% sudah terbagi-bagi per sektor.Dengan begitu, tinggal mengatur mekanisme, dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporannya.

Resolusi 2017

Urbanisasi perencanaan kota dan mobilitas di Indonesia rentan terhadap dampak perubahan iklim. Kenaikan muka air laut, gangguan di sektor pertanian dan ketahanan pangan jadi ancaman di masa depan. Kebakaran lahan menjadi tentangan terberat. Berbagai kajian telah disampaikan, betapa kebakaran lahan tersebut telah meningkatkan emisi gas rumah kaca Indonesia secara signifikan.

Restorasi lahan bukan hal yang mustahil, dan juga bukan hal yang akan mematikan pertumbuhan ekonomi karena dapat dilakukan sebagai bentuk pengelolaan lahan yang bernilai ekonomi.

Selain masalah tersebut, dampak perubahan iklim dapat kita lakukan dengan mendorong elit politik dan penentu kebijakan untuk mulai memperhatikan persoalan urbanisasi, mobilitas dan juga pentingnya perencanaan kota.

Kota memiliki beberapa dimensi yang layak mendapatkan perhatian, antara lain dimensi ekonomi kota, dimensi sosial kota dan dimensi lingkungan Kota.

Dimensi ekonomi kota dapat dilihat saat kota sering kali dilihat sebagai “engine of growth”. Dimana sebagian besar pertumbuhan ekonomi dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi perkotaan (walau bahan bakunya dari luar kota). Kompetisi (ekonomi) dunia semakin ditentukan kinerja kota (infrastruktur maupun sarana dan “amenities” kota).

Masalah kemiskinan kota dan kesenjangan ekonomi dapat mempengaruhi pembangunan secara umum. Sementara dimensi sosial kota antara lain dapat kita lihat mana kala kota merupakan ruang atau sarana yang kondusif bagi transformasi sosial-budaya (perubahan budaya dan tata-cara bermasyarakat – positif maupun negatif).

Banyak anggota masyarakat yang “lost in transition”: sudah meninggalkan norma tradisional tapi belum mengadopsi aturan modern (tidak mau antre, bakar sampah, dll.). Perlu edukasi publik(oleh pemerintah, swasta dan organisasi nirlaba serta partai politik melalui media) untuk melakukan edukasi dan penyadaran secara terus menerus.

Sedangkan dimensi lingkungan kota (wujud, peran maupun kerjanya) dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di mana kota berada (geografis, geologis, dll.)Kota juga sangat mempengaruhi kondisi lingkungan: penyerapan sumberdaya alam (energi, bahan bangunan, dll.), polusi (udara, air, sampah), bentang alam, dll.Kota yang ramah lingkungan adalah kota yang memiliki “tapak ekologis” minimum: sesedikit mungkin menyedot sumberdaya, mengubah bentang alam dan membuang limbah. Inilah beberapa diemnsi kota yang amat penting.

Berdasarkan laporan Word Bank, Indonesia sedang mengalami perubahan bersejarah dan menjadi ekonomi perkotaan. Kota-kota di Indonesia tumbuh rata-rata 4,1% per tahun - laju yang lebih cepat dari kota-kota negara Asia lainnya.Diperkirakan Pada tahun 2025, atau kurang dari 9 tahun lagi, diperkirakan 68% penduduk Indonesia adalah warga kota.

Begitu pula urbanisasi. Urbanisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari (“inevitable”). Dunia semakin “mengkota”: semakin banyak penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan. Dan hal ini tidak terkecuali di Indonesia.

Saat ini kita juga sudah menjadi “bangsa urban”: sudah lebih dari 50% penduduk Indonesia tinggal di kawasan perkotaan. Kota semakin banyak berperan dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Namun disaat bersamaan, permasalahan kota pun semakin meningkat dan semakin kompleks.

Indonesia memiliki lahan perkotaan terbesar ketiga di Asia Timur, setelah Tiongkok dan Jepang. Antara tahun 2000 hingga 2010, jumlah lahan perkotaan di Indonesia meningkat, dari sekitar 8.900 kilometer persegi menjadi 10.000 kilometer persegi, bertambah 1,1% per tahun. Laju pertumbuhan lahan perkotaan di Indonesia tertinggi setelah Tiongkok.

Sedangkan urbanisasi telah menjadi persolan tersendiri. Urbanisasi dapat mendatangkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi berkat bertambahnya pekerjaan formal dan meningkatnya produktifitas. Tiap 1% pertumbuhan urbanisasi berkorelasi dengan peningkatkan PDB per kapita 13% untuk India, 10% untuk Tiongkok, dan 7% untuk Thailand. Sedangkan Indonesia memperoleh hanya 4% pertumbuhan PDB untuk setiap 1% pertumbuhan urbanisasi, karena maraknya kemacetan, polusi, dan risiko bencana akibat investasi infrastruktur yang kurang memadai.

Kurangnya investasi infrastruktur mempertajam kerentanan masyarakat terhadap kemiskinan.Saat ini hanya 48% rumah tangga di Indonesia memiliki akses air bersih. Fasilitas saluran air hanya tersedia di 11 dari 98 kota Indonesia. Selain itu, data-data juga menujukkan bahwa hanya 2% penduduk kota memiliki akses kepada sistem sanitasi terpusat. Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi juga semakin membebani infrastuktur yang sudah ada.

Antara tahun 2000 hingga 2010, kepadatan penduduk urban di Indonesia naik pesat, dari 7.400 orang per kilometer persegi menjadi 9.400 orang per kilometer persegi. Hal inilah yang menyebabkan jumlah lahan perkotaan baru untuk tiap orang yang tinggal di kota kurang dari 40 meter persegi, ukuran terkecil dari semua negara di kawasan Asia Timur.

Kondisi-kondisi di atas menyadarkan kita, bersama partner-partner sipil, dan para politisi untuk berkontribusi secara nyata, sehingga tantangan-tantangan dan solusi perubahan iklim serta perlindungan iklim, urbanisasi dan perencanaan kota, juga infrastruktur dan mobilitas, menjadi bagian dari kesadaran masyarakat umum.

Selain itu, wacana-wacana yang berkembang mengenai tema ini dapat mendorong pemerintah untuk mempercepat tindakan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Politisi harus lebih aktifdalam melakukan edukasi public melalui berbagai cara/kanal, baik yang bersifat konvensional (cetak, TV, elektronik), komunitas maupun melalui sosmed.

Inilah salah satu yang dapat kita upayakan ditahun 2017 sebagai bagian dari upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang telah memberikan dampak secara nyata dalam kehidupan kita.

*) Wasekjend DKN Garda Bangsa, Direktur Garda Hijau Institute dan Fasilitator pelatihan pada Lembaga Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit