Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa

PKB Maluku Tolak Full Day School

Berita Daerah
PKB Maluku Tolak Full Day School
PKBNews - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Maluku menolak Peraturan Mendikbud Nomor 23 tahun 2017, terkait dengan sekolah delapan jam sehari selama lima hari atau Full Day School (FDS). Penolakan ini didsarkan karena FDS dianggap menjauhkan anak dari pendidikan agama.
 
"Kami menilai FDS telah menafikan peran-peran kesejarahan maupun madrasah dalam membangun karakter bangsa yang berakhlak mulia," kata Ketua DPW PKB Maluku, Basri Damis, Selasa (8/8/2017). 
 
Pembangunan karakter bangsa dinilai tidak bisa diukur dengan banyaknya hari dan jam anak belajar di sekolah.
 
Kendati demikian, menurut Basri, melalui kualitas proses pendidikan dan kesungguhan para guru atau ustadz dalam membimbing maupun memberi teladan bagi peserta didik.
 
"Kami khawatir dengan penerapan FDS, maka pelajar Indonesia akan mengalami kekeringan ilmu agama dan dikhawatirkan menjadi generasi yang tidak mengenal Allah," katanya.
 
Basri mengatakan bahwa Permendikbud itu dikeluarkan dengan gegabah dan merugikan masyarakat. Apalagi, Indonesia memiliki keragaman, baik geografis, sosilologis, maupun budaya sehingga dikhawatirkan justru menjauhkan anak dari orang tua.
 
"Kurikulum Agama di FDS sangat terbatas. Gurunya tidak ada dan pendidikan hanya di masyarakat, pesantren, madrasah, mushalla dan taman pendidikan agama jangan diambil semuanya," kata Basri.
 
Permendikbud tersebut juga bertentangan dengan kultur masyarakat di Maluku yang selama ini menjadikan lembaga-lembaga nonformal keagamaan sebagai tempat pembinaan moral anak-anak.
 
Kata Basri, gagasan itu bertentangan dengan kultur di Maluku karena anak-anak tidak lagi mengaji di taman pengajian dan bisa mengakibatkan runtuhnya moral anak serta bubarnya TPA/TPQ yang selama ini dijadikan sebagai tempat pembinaan akhlak generasi muda Bangsa Indonesia.
 
Basri menambahkan bahwa penerapan Permendikbud bisa menambah angka kemiskinan di Maluku karena para orang tua harus memberikan uang saku lebih banyak kepada anak-anak untuk makan siang.
 
"Penerapannya dikhawatirkan merugikan masyarakat miskin di Maluku yang secara nasional menempatkan daerah ini termiskin nomor empat di Indonesia karena para orang tua harus bekerja siang-malam untuk membiayai makan dan minum anak saat sekolah," tandas Basri.
 
Karena itu, seluruh kader PKB Maluku, baik di DPRD maupun formasi lainnya, agar terus berjuang hingga Permendikbud No. 23 Tahun 2017 itu dicabut.