Pilkada Tidak Akan Memunculkan Kepala Daerah Terbaik

Berita Parlemen
Pilkada Tidak Akan Memunculkan Kepala Daerah Terbaik

Jakarta - PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) serentak dinilai tidak akan memunculkan kepala daerah terbaik seperti keinginan pemerintah. Sebab, proses seleksi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih normatif, legalistik dan programatik. Demikian ditegaskan Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Yanuar Prihatin, Kamis (20/8).

Menurut Yanuar, peraturan-peraturan yang dikeluarkan KPU untuk menyeleksi para calon kepala daerah masih terlalu normatif atau terkesan ala kadarnya. Peraturan-peraturan itu, kata dia, sama sekali tidak memuat syarat khusus yang memungkinkan tampil calon kepala daerah berkualitas.

"Syarat yang dikeluarkan KPU belum ada yang menyangkut subtansi sehingga tidak memenuhi syarat yang tidak terbaik. KPU hanya menjalankan syarat minimalis," katanya.

Yanuar berkata, tolok ukur kualitas, di antaranya, memenuhi aspek spiritual, kompetensi dan ideologi serta indeks prestasi bagi kandidat petahana.

"Itu sesuai amanat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 8 Tahun 2015. Dijelaskan dalam Pasal 7 dengan substansi aspek spiritualitas sebagai salah satu syarat bagi calon kepala daerah, yakni bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, setia kepada Pancasila, UUD 1945, cita-cita Proklamasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," katanya.

Dia menambahkan, harusnya KPU juga merumuskan syarat spiritualitas serta parameternya. Yang dimaksud aspek spiritualitas, kata dia, misalnya, jika calon kepala daerah beragama Ismlam, KPU dapat melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Jika nasrani maka Waligereja dapat bertugas. Dalam hal ini, peserta Pilkada ditanyakan soal keagamaan yang menyangkut penataan sebuah daerah. Untuk aspek kompetensi dan ideologi, KPU dapat bekerja sama dengan Lembaga Ketahanan Nasional untuk menguji calon mengenai pengenalan ideologi Pancasila.

"Lemhanas sangat memahami tentang uji ideologi seorang calon peserta Pilkada, sehingga calon mengerti dan memahami cita-cita Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI," katanya.

Kata Yanuar, seorang petahana yang mencalonkan kembali harus dinilai indeks pretasi yang sudah dilakukan saat dia menjabat. KPU dapat bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik untuk menghitung prestasi pembangunan di daerah itu.

"Apakah selama menjabat betul-betul ada perubahan, baik angka kemiskinan, pengangguran, tingkat sosial masyarakat dan pendidikan. Dengan aspek-aspek itu akan terlihat solusi dalam mencari kepala daerah yang terbaik sesuai keinginan masyarakat," katanya.

DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
JL. Raden Saleh No 9 Jakarta Pusat 10430
Telp : 021-3145328 FAX : 021-3145329
Email :
MEDIA CENTER DPP PKB
Situs resmi Partai Kebangkitan Bangsa.
Jika ingin berpartisipasi, silakan
Kirim artikel / Foto ke email:
© 2016 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | All Rights Reserved.