Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa

Pemerintah Jangan Ilegalkan yang Sudah Legal

Berita Parlemen
Pemerintah Jangan Ilegalkan yang Sudah Legal

PKBNews - RENCANA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor P. 17 tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 12 tahun 2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) dipertanyakan Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daniel Johan, belum lama ini.

"Pemerintah jangan membuat kebijakan yang sekonyong membuat illegal sesuatu yang berizin atau legal. Itu sama saja membangkrutkan usaha rakyat," tegasnya.

Daniel meminta Permen LHK P. 17/2017 tidak boleh menghambat dunia usaha. Ia melihat indikasi pelanggaran tersebut terlihat dalam Permen LHK No. P.17/2017 Pasal 8e. Di mana dalam pasal tersebut tertulis bahwa perubahan areal tanaman pokok menjadi fungsi lindung, yang telah terdapat tanaman pokok pada lahan yang memiliki izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK-HTI), tanaman yang sudah ada, dapat dipanen satu daur, dan tidak dapat ditanami kembali.

"Pasal ini membuat banyak pemegang IUPHHK-HTI yang sebelumnya mendapat area gambut yang dulunya masih boleh berproduksi kini berpotensi kehilangan sebagian area garapan. Ini yang harusnya dikaji kembali," tuturnya.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, pemerintah seharusnya bisa memberikan perlindungan kepada perusahaan yang sudah memiliki IUPHHK-HTI.

"Bila perusahaan memiliki izin dan mematuhi UU yang berlaku, harus diberi perlindungan minimal jalan keluar agar kepastian hukum di Indonesia terjamin," ujarnya.

Daniel menambahkan, kepastian hukum itu bisa dilakukan dengan cara tetap boleh memanen bila sudah tertanam dan diberikan lokasi lain (land swap) yang tersedia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun detail aturan tentang mekanisme land swap ini masih belum jelas.

"Nanti akan kita tanyakan detilnya kepada menteri terkait," kata Daniel.