Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa

Nelayan Lobster Terbentur Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan

Berita Utama
Nelayan Lobster Terbentur Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan
PKBNews - TIDAK semua kebijakan yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan berpihak kepada rakyat yang berprofesi sebagai nelayan. Salah satunya kebijakan terkait pembatasan penangkapan lobster yang diperbolehkan minimal 200 gram. 
 
"Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan ini, tentu saja merugikan para nelayan yang biasanya menangkap lobster. Dampaknya, penghasilan nelayan pun berkurang dan hal ini sangat memperihatinkan," kata Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Hj. Erma Siti Mukaromah di Cilacap, Senin (15/5/2017). 
 
Erma mengatakan hal ini, seusai mengunjungi Desa Kampung Laut, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. 
 
Kampung laut adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap. Untuk sampai ke Kampung Laut, harus menyeberangi lautan dengan memakan waktu yang tidak sebentar.  Ada empat desa di kecamatan kampung laut, yakni Ujung Alang, Ujung Gagak, Klaces dan Panikel. 
 
Menurut Erma, kebijakan Menteri Perikanan dan Kelautan berdampak pada penghasilan nelayan Kampung Laut yang jauh berkurang. Pasalnya, lobster yang menjadi andalan saat ini dibatasi berat minimal 200 gram.
 
Karena itu, kata Erma, dibutuhkan bantuan budidaya lobster dan bantuan kolam budidaya jika aturan lobster harus 200 gram ke atas. 
 
"Peraturan ini diterapkan dengan ketat, tapi tidak dibarengi dengan solusi terkait penghasilan nelayan itu sendiri. Kebijakan yang berdampak langsung pada penghasilan para nelayan lobster," kata Erma. 
 
Erma mengatakan, sebaiknya, kebijakan yang dikeluarkan perlu dibarengi dengan solusi. Sebaiknya, kebijakan itu dibarengi pula dengan solusi agar apa yang menjadi peraturan tidak mengganggu ekosistem perekomian masyarakat kecil yang kebutuhanya sederhana. 
 
Selain itu, Erma mengatakan bahwa selama ini masyarakat Kampung Laut mengandalkan air tawar dari tadah hujan untuk kebutuhan sehari-hari. "Untuk keperluan rumah tangga, masyarakat Kampung Laut mengambil air dari sumber mata air tawar yang jaraknya 7 kilometer," ujar Erma. 
 
Dengan kondisi seperti itu, masyarakat Kampung Laut sangat membutuhkan bantuan peralatan untuk mendapatkan air bersih. Misalnya, peralatan penyulingan air yang bisa memproses air laut menjadi air yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya.
 
Permasalahan lain yang dihadapi masyarakat Kampung Laut adalah endapan lumpur dan sampah di sungai Citanduy menghalangi air  yang menuju ke laut.  Kondisi seperti itu yang menyebabkan banjir terjadi di wilayah Kawunganten, Sidareja, dan beberapa daerah aliran sungai citanduy. Diperlukan pembangunan sodetan sungai Citanduy di sekitar Kampung Laut.
 
Masyarakat Kampung Laut sudah mengajukan persoalan ini bahkan sejak Presiden Megawati Soekarnoputri. Tapi, hingga kini belum ada realisasi terkait dengan persoalan yang dihadapi masyarakat Kampung Laut. 
 
"Kami mengharapkan agar di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat mewujudkan harapan masyarakat Kampung Laut," tandas Erma.