Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa

Membangun Manusia Indonesia Berkarakter Tidak Butuh FDS

Berita Parlemen
Membangun Manusia Indonesia Berkarakter Tidak Butuh FDS

PKBNews - MEMBANGUN manusia Indonesia karakter tidak butuh program full day school (FDS). Pasalnya, di masyarakat telah tumbuh subur aneka ragam pendidikan penguatan karakter yang dibangun oleh masyarakat itu sendiri tanpa bantuan pemerintah. Dari mulai Taman Kanak-kanak Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan Qur'an (TPQ), Diniyyah sampai Madrasah.

"Saya kira untuk membangun manusia Indonesia berkarakter tidak butuh FDS. Dari jaman sebelum Belanda hadir di Indonesia, pendidikan dan penguatan karakter diserahkan ke masyarakat. Saya minta kebijakan FDS harus dicabut," kata Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, Jumat (11/8/2017).

Menurut Neng Eem, kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhajir Effendi secara terang-terangan melupakan sejarah, melunturkan tradisi, menafikan peran ulama dalam mendidik. FDS justru dapat menghilangkan karakter pendidikan yang diperoleh siswa atau santri.

"Anak didik di bangun karakternya bukan untuk hebat membusungkan dada, tapi membuat mereka tau diri. Mana mungkin kebijakan tak tau diri ini dapat menciptakan kader bangsa yang tau diri," tegasnya.

Wakil Sekretaris Fraksi PKB DPR RI itu berkata, jika pemerintah menilai selama ini penguatan karakter yang dilakukan pendidikan diniyah dan madrasah masih lemah dan minim seharusnya satuan pendidikan tersebut diperkuat.

"Bukan malah otoritasnya diperlemah untuk kemudian hilang di telan bumi. Kuno atau gagalnya satuan pendidikan diniyah dan madrasa dalam penguatan karakter anak bangsa selama ini bukan lantas diberangus, justru ditingkatkan," kata Neng Eem.

Kata Neng Eem, harusnya pemerintah mendorong Kementerian Agama yang memayung diniyyah dan madrasah untuk semaksimal mungkin menggunakan otoritasnya memperkuat lembaga itu. Baik dari sisi kurikulum, tenaga pendidik dan pendidikan itu sendiri dan penguatan anggaran.

"Saya tegaskan sekali lagi, Permendikbud nomor 23 Tahun 2017 justru menjadi senjata untuk menutup pndidikan diniyyah dan madrasah untuk maju," katanya.

Rekomendasi untuk dibaca