Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa

Ketum PKB Intruksikan DPW, DPC dan Anggota DPRD Berjuang Bersama Nelayan

Berita Headline
Ketum PKB Intruksikan DPW, DPC dan Anggota DPRD Berjuang Bersama Nelayan
PKBNews - KETUA Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H Abdul Muhaimin Iskandar mengintruksikan seluruh jajaran Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB, Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB, Anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten, DPRD kota Fraksi PKB dan seluruh kader serta simpatisan PKB di seluruh wilayah Indonesia untuk berjuang bersama-bersama nelayan. Pasalnya, kondisi saat ini nelayan nusantara tengah dimiskinkan negara melalui intrumen Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.
 
"Saya intruksikan seluruh DPW PKB, DPC PKB, Anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota dari PKB , serta seluruh kader PKB di seluruh Indonesia agar menemui, melakukan dialog dan berjuang bersama dengan nelayan di wilayah masing – masing baik dengan memasang spanduk dan sticker bersama tokoh nelayan setempat atau dengan cara lain sesuai dengan masukan para nelayan," katanya, Jumat (12/5/2017).
 
Ketua Dewan Pembina Dewan Pengurus Nasional (DPN) Gerbang Tani menegaskan, nelayan tengah dimiskinkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 1 tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster (panulirus spp), Kepiting (Scylla spp) dan rajungan (portunus pelagicus spp), Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia,  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 56 tahun 2014 tentang Penghentian Sementara (moratorium) Perizinan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan negara Republi Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara atau larangan transshipment, Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan’ dan surat edaran Nomor 721 tahun 2016 tentang Pelarangan Kapal Pengangkut Ikan Hidup dari Luar Negeri.
 
"Semua peraturan tersebut telah menutup lapangan kerja yang mengakibatkan kemiskinan dan kesengsaraan bagi nelayan dan keluarganya. Mereka harus dibantu dan diperjuangkan," kata pria yang memiliki sapaan akrab Cak Imin itu.
 
Cak Imin telah menunjukan keseriusannya dengan berkunjung dan menyerap aspirasi masyarakat nelayan di pesisir nusantara dalam kapasitas sebagai ketua dewan Pembina DPN Gerbang Tani. Bahkan, Ketum PKB itu telah menyerap aspirasi nelayan Kabupaten Tegal dan Ujung Genteng Sukabumi. Rencananya, Cak Imin akan bersilaturahim dan menyerap aspirasi nelayan di seluruh Indonesia.