Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa

Hak-hak Pekerja Wanita Belum Terpenuhi

Berita Utama
Hak-hak Pekerja Wanita Belum Terpenuhi
PKBNews - MASIH banyak hak-hak pekerja perempuan hingga kini belum dipenuhi oleh industri dan pengusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
 
"Padahal, pekerja lebih banyak perempuan. Namun, sulit mencari perusahaan yang konsisten melaksanakan hak-hak pekerja perempuan sesuai undang-undang," kata Anggota Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh di Jakarta, Jumat (21/4/2017).
 
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu 
 
Mbak Nini -- demikian Nihayatul Wafiroh disapa -- memberikan contoh seperti hak cuti haid selama tiga hari bagi pekerja perempuan yang merasakan sakit sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini mengatakan bahwa masih lebih banyak pekerja perempuan yang tetap harus bekerja meskipun mengalami sindrom pramenstruasi atau "premenstruasi syndrome" (PMS).
 
"Begitu pula dengan pelaksanaan cuti hamil yang seharusnya tidak menyebabkan pekerja perempuan berkurang hak-haknya dalam memperoleh gaji. Masih ada pekerja perempuan yang dipotong gajinya saat cuti hamil," kata Ninik. 
 
Hal yang sama pun terjadi pada hak pekerja perempuan untuk bisa memberikan air susu ibu eksklusif. Masih belum banyak perusahaan yang menyediakan ruang khusus laktasi untuk pekerja perempuan menyusui atau memompa air susunya.
 
Terkait dengan Hari Kartini, Ninik menilai perempuan Indonesia saat ini masih mengalami permasalahan yang sama dengan Kartini seperti meninggal dunia saat melahirkan, pemaksaan pernikahan dan poligami.
 
"Permasalahan perempuan Indonesia sejak zaman baheula masih sama. Bahkan pada Kongres Perempuan 22 Desember 1928, yang dibahas juga tentang pernikahan dan kesehatan reproduksi. Isu yang masih relevan hingga saat ini," tandas Ninik.