Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa

F-PKB Secara Tegas Tolak Hak Angket KPK

Berita Parlemen
F-PKB Secara Tegas Tolak Hak Angket KPK

PKBNews - FRAKSI Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara tegas menolak hak angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seluruh anggota fraksi diperintahkan untuk tidak menandatangani hak angket yang tengah digulirkan. Sebab, hak angket dibuat lantaran KPK menolak permintaan Komisi II DPR untuk membuka rekaman BAP Miryam S Maryani terkait kasus e-KTP.

"PKB menolak usulan hak angket KPK dan memerintahkan kepada seluruh anggota F-PKB untuk menolak. Sebab, alasan pembuatan hak angket sama sekali bukan alasan. KPK berhak menolak membuka rekaman BAP Miryam," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB, Daniel Johan, Kamis (27/4/2017).

Kata Daniel, langkah sejumlah anggota dewan yang meminta KPK membuka rekaman BAP sebelum pengadilan tidak berada dalam tugas dan kewenangan DPR. Ia meminta kepada koleganya di DPR RI untuk menyerahkan proses hukum e-KTP ke pengadilan.

"Biarkan proses hukum berjalan dengan semestinya. Tugas tugas kawan-kawan DPR mengawal penuh proses pengadilan berjalan sebagaimana mestinya," katanya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI itu menambahkan, apabila pada akhirnya hak angket terbentuk maka KPK bisa menolaknya karena informasi dalam penyelidikan dan penyidikan adalah informasi yang dikecualikan untuk dibuka kepada publik. Itu diatur dalam UU Keterbukaan Publik Pasal 2 ayat 4 yang mengatur mengenai informasi bersifat rahasia.

"Kalau mau membuka informasi ya ke pengadilan. Sebab yang bisa membuka itu hanya pengadilan yang sekarang sedang menyidangkan perkara e-KTP. PKB menyarankan perkembangan penyelesaian kasus ini bisa diselesaikan di internal Komisi III saja," kata Daniel lagi.

Daniel dapat memastikan bahwa PKB akan terus mendukung langkah KPK dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi besar. Khususnya kasus-kasus yang menyita perhatian publik.

"Terutama kasus e-KTP. Dan, kami berharap segera diungkap kebenaran dalam proses persidangan yang sudah berjalan," ujarnya.

Seperti diketahui, pengajuan hak angket oleh DPR bergulir dikarenakan pernyataan KPK yang tetap menolak membuka rekaman BAP Miryam. Ada dua kasus berbeda yang melibatkan Miryam, yang pertama sebagai saksi untuk kasus dengan tersangka Irman Gusman dan Sugiharto, yang kedua kasus yang menjerat Miryam sebagai tersangka memberi keterangan palsu.

BAP Miryam untuk kasus kedua yang diminta DPR untuk dibuka. KPK menolak rekaman pemeriksaan tersebut dibuka karena kasus masih belum sampai ke pengadilan. Di pengadilan, Miryam juga menyebut sejumlah nama anggota Komisi III yang menurutnya menekan dia terkait kasus korupsi e-KTP.
 

Rekomendasi untuk dibaca