Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa

Cabut Izin Amdal Perusahaan Pembakar Hutan

Berita Utama
Cabut Izin Amdal Perusahaan Pembakar Hutan

Jakarta - PEMERINTAH tak perlu menunggu putusan pengadilan untuk mencabut izin Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) perusahaan pembakar hutan. Hal itu dapat dilakukan selama pemerintah memiliki bukti kuat.

"Kalau memang pemerintah sudah memiliki cukup bukti adanya perusahaan yang melakukan pembakaran hutan, tidak usah menunggu pengadilan. Pemerintah harus mencabut izin Amdal-nya, itu selesai," kata Wakil Ketua Komisi IV dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ibnu Multazamr, Jumat (9/10/2015).

Ibnu Multazam berpendapat bahwa kebakaran yang terjadi selain disebabkan titik panas, juga akibat dari pembakaran lahan konsesi. Tentunya alat pemadam kebakaran harus ditambah untuk dianggarkan pada tahun 2016.

Ia menambahkan, semakin meningkatnya kekhawatiran terhadap kabut asap, ia mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk menentukan darurat asap.

"Pemerintah daerah segera menetapkan Dalurat Asap, supaya segera mengkonsolidir anggaran daerah untuk kebakaran hutan itu, katanya.

Ibnu pun menegaskan bahwa kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran lahan dan hutan ini sudah menjadi tragedi kemanusiaan, yang sangat memprihatinkan.

"Bukan kebakaran saja dampak kemasyarakatannya jauh lebih besar. Ini yang harus disadari oleh semua pihak," tandasnya.